Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada Presiden AS, Joe Biden, bahwa ia telah memutuskan untuk mengirim delegasi guna melanjutkan negosiasi yang terhenti mengenai kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas. Seorang sumber di tim perunding Israel, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa terdapat peluang nyata untuk mencapai kesepakatan setelah Hamas mengajukan usulan revisi mengenai syarat-syarat kesepakatan.
“Usulan yang diajukan oleh Hamas mencakup terobosan yang sangat signifikan,” ujar sumber tersebut seperti dilansir Reuters pada Jumat, 5 Juli. Respons Israel terhadap usulan Hamas, yang disampaikan melalui mediator, jauh berbeda dari kejadian di masa lalu selama perang hampir sembilan bulan di Gaza, di mana Israel menolak persyaratan yang diajukan oleh Hamas.
Seorang pejabat Israel mengungkapkan bahwa kepala badan intelijen Israel, Mossad, akan memimpin delegasi Israel dalam pembicaraan tersebut. Netanyahu dijadwalkan berkonsultasi dengan tim perundingannya, kemudian membahas pembicaraan pembebasan sandera dengan kabinet keamanan.
Gedung Putih menyatakan bahwa Biden dan Netanyahu, melalui panggilan telepon, membahas respons yang diterima dari Hamas mengenai kemungkinan kesepakatan. “Presiden menyambut baik keputusan perdana menteri yang memberi wewenang kepada negosiatornya untuk berhubungan dengan mediator AS, Qatar, dan Mesir dalam upaya mencapai kesepakatan,” ujar pernyataan tersebut.
Dalam percakapan telepon tersebut, Netanyahu kembali menegaskan bahwa Israel hanya akan mengakhiri perangnya di Gaza jika semua tujuannya telah tercapai. Sumber di tim perundingan Israel menyatakan, “Terdapat kesepakatan dengan peluang implementasi yang nyata,” namun sumber tersebut juga memperingatkan bahwa ada risiko kesepakatan bisa gagal karena pertimbangan politik.
Beberapa mitra sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Netanyahu telah mengisyaratkan kemungkinan mereka akan mundur jika perang berakhir sebelum Hamas dimusnahkan. Kepergian mereka dari koalisi berpotensi mengakhiri jabatan perdana menteri Netanyahu.