Indonesia mencatat prestasi yang membanggakan dalam survei E-Government Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024 dengan meraih peringkat 64 dari 193 negara anggota PBB. Hal ini menandakan peningkatan signifikan dari peringkat 77 pada tahun 2022. Prestasi ini merupakan hasil dari upaya keras pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital pemerintah Indonesia. Lebih dari itu, pencapaian tersebut juga memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Komitmen Indonesia dalam transformasi digital pemerintah melalui pembangunan berkelanjutan semakin terwujud melalui peningkatan capaian ini.
Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya secara signifikan. Dari peringkat 107 pada tahun 2018, Indonesia kini berhasil mencapai peringkat 64 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa sejak penerapan kebijakan SPBE.
Survei UN E-Government 2024 mengangkat tema “Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development” yang bertujuan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam implementasi pemerintah digital. Indonesia berhasil mencetak skor 0.7991 dalam survei tersebut, yang menempatkannya dalam kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI) untuk pertama kalinya.
Dalam setiap dimensi evaluasi, yaitu Indeks Pelayanan Online (OSI), Infrastruktur Telekomunikasi (TII), dan Sumber Daya Manusia (HCI), Indonesia menunjukkan kinerja yang baik. Skor tinggi untuk OSI menunjukkan bahwa layanan pemerintah kini dapat diakses secara digital dengan mudah oleh masyarakat. Penguatan jaringan dan akses internet di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, tercermin dalam skor TII yang tinggi. Sementara skor HCI yang di atas rata-rata dunia dan regional Asia menunjukkan komitmen Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia.
Indonesia juga mencatat kemajuan dalam E-Participation Index dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan digital. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara semakin aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan. Indonesia juga berhasil mempertahankan posisi dalam kategori VHOGDI dengan skor tinggi dalam Open Government Data Index, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan akses publik terhadap data.
Prestasi yang diraih oleh Indonesia dalam survei E-Government ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Dengan terus mendorong transformasi digital, diharapkan Indonesia dapat terus meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan.